Cara Pemungutan dan/atau Pemotongan Pajak Bendahara Pemerintah

Bagi anda Seorang Bendahara Instansi Pemerintah selain memiliki pekerjaan pokok sebagai kuasa pengelola dana APBN dan/atau APBD yang begitu rumit dan perlu kehati-hatian tingkat tinggi untuk mempersiapkan pembayaran gaji, pengeluran-pengeluaran rutin atau non rutin lainnya, sudah tentunya hal itu sangat membuat anda sibuk. Tetapi jangan disepelekan juga tugas penting yang satu ini yaitu melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Karena keteledoran dan kesalahan yang anda lakukan sudah tentu akan sangat berdampak terutama apabila ada pemeriksaan internal seperti dari BPK atau BPKP karena akan dianggap merugikan Negara. Oleh karena itu saya akan membantu sedikit agar anda dapat dengan mudah melakukan pemungutan dan/atau pemotongan pajak melalui rangkuman pemungutan dan/atau pemotongan pajak di bawah ini :

No	Jenis Transaksi	Penerima	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Ket.	Kode MAP
1	PPh atas gaji, upah, bonus, tentiem, gratifikasi, honorarium, dan imbalan lainnya	lihat Ikhisar/ringkasan pemotongan PPh 21					411121 – 100(PPh masa21) 411121 – 402 (PPh final pasal 21 atas honorarium /imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI/POLRI)
2	Pembelian barang (secara umum)	Punya NPWP	PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
			PPh 22	1,5%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 2.000.000	411122 – 910(Bend. APBN) 411122 – 920(Bend.APBD)
		Tidak Punya NPWP	PPh 22	3%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 2.000.000	411122 – 910(Bend. APBN) 411122 – 920(Bend.APBD)
3	Pembelian barang Khusus: Buku pelajaran, peralatan ibadah, atau barang lain yang bukan obyek PPN	Punya NPWP	PPN	Tidak dipungut
			PPh 22	1,5%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 2.000.000	411122 – 910(Bend. APBN) 411122 – 920(Bend.APBD)
		Tidak Punya NPWP	PPh 22	3%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 2.000.000	411122 – 910(Bend. APBN) 411122 – 920(Bend.APBD)
4	Pembelian barang (secara umum) yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Punya NPWP	PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
			PPh 22	Tidak dipungut
		Tidak Punya NPWP	PPh 22	Tidak dipungut
5	Pembayaran Jasa Konstruksi
a	Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Klasifikasi: Kecil	PPh Pasal 4(2)	2%	100/110 x Bruto	Tidak ada batasan	411128 – 409
			PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
		Klasifikasi: Menengah, Besar	PPh Pasal 4(2)	3%	100/110 x Bruto	Tidak ada batasan	411128 – 409
			PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
		Tanpa Kualifikasi	PPh Pasal 4(2)	4%	100/110 x Bruto	Tidak ada batasan	411128 – 409
			PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
b	Jasa Perencanaan Konstruksi dan/atau Pengawasan Konstruksi	Memiliki kualifikasi	PPh Pasal 4(2)	4%	100/110 x Bruto	Tidak ada batasan	411128 – 409
			PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
		Tanpa Kualifikasi	PPh Pasal 4(2)	6%	100/110 x Bruto	Tidak ada batasan	411128 – 409
			PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
6	Pembayaran Sewa Gedung / Ruangan (khusus sewa ruangan hotel tidak dikenakan PPN)	Punya NPWP ataupun tidak punya (non PKP tidak ada PPN)	PPh Pasal 4(2)	6%	100/110 x Bruto	Tidak ada batasan	411128 – 409
			PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
7	Pengadaan jasa yang dikenakan PPh 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008	Punya NPWP	PPN	10%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 1.000.000	411211 – 910(Bend. APBN) 411211 – 920(Bend. APBD)
			PPh Pasal 23	2%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 2.000.000	411124 – 100
		Tidak Punya NPWP	PPh Pasal 23	4%	100/110 x Bruto	Transaksi diatas Rp 2.000.000	411124 – 100